Penutupan akses internet terjadi beberapa jam setelah penguasa militer menutup akses ke Twitter dan Instagram untuk memblokir ajakan untuk menggelar aksi protes. Facebook telah diblokir sehari sebelumnya.

Banyak para pengguna internet menyiasati pembatasan di media sosial dengan menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), tetapi penutupan akses internet telah mengganggu upaya tersebut.

Organisasi masyarakat sipil mendesak penyedia internet dan jaringan seluler untuk menentang perintah pemblokiran tersebut, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyebut penutupan itu “keji dan sembrono”.

Penguasa militer Myanmar belum berkomentar atas kebijakan pemblokiran akses ke internet.

Pada hari Sabtu (06/02), para pengunjuk rasa — termasuk pekerja pabrik dan mahasiswa — menyerukan agar penguasa militer membebaskan orang-orang yang ditahan, termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Mereka berbaris melalui jalan-jalan di Yangon ketika bus-bus kota membunyikan klakson untuk mendukung aksi tersebut.

Warga yang tidak terlibat unjuk rasa memberikan hormat dengan mengacungkan tiga jari, yang menjadi simbol pembangkangan terhadap rezim otoriter di wilayah tersebut.

Para pendemo memberikan sekuntum bunga mawar dan botol air minum kepada aparat polisi, seraya menyerukan agar mereka mendukung rakyat, dan bukan rezim baru.

“Kami di sini untuk berjuang demi generasi kami berikutnya, untuk membebaskan mereka dari kediktatoran militer,” kata seorang perempuan dalam aksi unjuk rasa kepada AFP. “Kita harus mengakhirinya sekarang.”

Twitter dan Instagram diblokir, akademisi Australia ditahan

Sementara itu, seorang akademisi Australia, yang merupakan penasihat ekonomi Suu Kyi, ditahan di Yangon.

Sean Turnell mengatakan kepada BBC bahwa dia telah dikurung di hotelnya dan tidak tahu akan dikenakan tuduhan apa.

Sebelumnya, penguasa militer Myanmar memblokir akses situs media sosial Twitter dan Instagram, setelah sebelumnya mereka memblokir akses Facebook.

Telenor, salah satu penyedia layanan internet di Myanmar, telah mengonfirmasi bahwa mereka diperintahkan memblokir akses kepada dua situs media sosial itu “sampai ada pemberitahuan lebih lanjut”.

Sebelumnya, para pemimpin kudeta telah memblokir Facebook pada hari Kamis (04/02) demi “stabilitas”.

Pemblokiran ini terjadi di tengah semakin meningkatnya gerakan perlawanan warga sipil atas penahanan para pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Sebelumnya, sejumlah dosen dan mahasiswa universitas juga berkumpul di Yangon, Jumat (05/02), untuk menunjukkan dukungan kepada pemimpin yang ditahan, Aung San Suu Kyi, dan anggota senior lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Suu Kyi sedang menjalani tahanan rumah, menurut pengacaranya. Dokumen polisi menunjukkan dia dituduh secara ilegal mengimpor dan menggunakan peralatan komunikasi – walkie-talkie – di rumahnya di Nay Pyi Taw.

Banyak warga Myanmar menyaksikan kudeta pada 1 Februari lalu secara langsung melalui Facebook.

Facebook merupakan sumber utama informasi dan berita di negara tersebut. Namun tiga hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform tersebut karena alasan stabilitas.

Menyusul larangan tersebut, ribuan pengguna aktif di Twitter dan Instagram menggunakan tagar untuk menyatakan penentangan mereka atas pemblokiran tersebut.

Pada pukul 22:00 waktu setempat, Jumat (05/02), akses ke platform Twitter dan Instagram juga telah diblokir.

Tidak ada keterangan resmi dari para pemimpin kudeta, namun demikian kantor berita AFP mengatakan telah melihat dokumen pada kementerian terkait – yang belum diverifikasi – yang mengatakan bahwa dua situs media sosial tersebut digunakan untuk “menyebabkan kesalahpahaman di publik”.

Penyedia layanan telekomunikasi asal Norwegia, Telenor, menyatakan “keprihatinan mendalam” atas tindakan tersebut.

Mereka mengaku telah “menentang kebijakan tersebut” dan menyoroti tindakan itu “bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional”.

Juru bicara Twitter mengatakan keputusan pemblokiran itu merusak “percakapan publik dan hak-hak setiap orang untuk bersuara,” seperti dikutip Reuters.

Sementara, Facebook meminta otoritas Myanmar untuk “memulihkan konektivitas sehingga orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, serta mengakses informasi penting.”

Sebelumnya, penguasa militer Myanmar telah memblokir akses Facebook, hanya beberapa hari setelah menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan akses ke Facebook diblokir sampai 7 Februari.

Menurut pihak berwenang, pemblokiran dilakukan untuk menjaga “stabilitas”.

Sekitar 50% dari total penduduk Myanmar sebanyak 54 juta orang biasanya menggunakan Facebook dan kalangan aktivis untuk menggerakkan oposisi menentang kudeta.

Facebook mengatakan aplikasinya itu untuk saat ini digunakan tanpa biaya data di Myanmar agar pengguna tidak perlu membayar mahal.

Diakui pula layanannya mengalami gangguan di Myanmar seiring dengan pengumuman pemblokiran itu, dan mengatakan, “Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghidupkan kembali konektivitas sehingga rakyat Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka dan dapat mengakses informasi penting”.

Perusahaan telekomunikasi Telenor Myanmar, bagian dari Telenor Group Norwegia, menyatakan akan mematuhi perintah pemblokiran Facebook, tetapi pada saat yang sama juga mengisyaratkan bahwa langkah itu melanggar hak asasi manusia.

Walaupun telah ada perintah pemblokiran, Facebook dilaporkan sempat bisa diakses secara sporadis.

Anthony Aung, yang menjalankan bisnis perjalanan di kota terbesar, Yangon, mengatakan kepada BBC bahwa ia sempat dapat mengakses Facebook dengan menggunakan wifi tetapi tidak menggunakan data seluler.

Dikatakannya “orang-orang di sekeliling saya buru-buru mengunduh aplikasi alternatif dan VPN” – jaringan privat virtual yang memungkinkan pengguna menyiasati pembatasan internet.

Tetapi beberapa jam kemudian, kata Aung, Facebook sama sekali tidak bisa diakses.

Pemblokiran seperti itu semakin mempersulit warga menjalin komunikasi, seperti mahasiswa seperti, Min Htet di Yangon, sebab kegiatan kuliah tatap muka sudah dihentikan karena pandemi Covid-19.

“Dengan adanya pemblokiran Facebook hari ini maka kebebasan anak muda dibatasi mulai sekarang,” ujarnya seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Kudeta pimpinan Panglima Angkatan Bersenjata, Min Aung Hlaing, dilancarkan pada Senin (01/02) dengan alasan pemilu November lalu yang dimenangkan oleh partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan.

Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak ditemukan bukti-bukti kecurangan.

Pemimpin Myanmar yang dipilih melalui pemilu, Aung San Suu Kyi, bersama Presiden Win Myint, ditangkap pada Senin.

Pada Rabu (03/02) Aung San Suu Kyi dikenai sejumlah dakwaan, di antaranya dakwaan memiliki peralatan komunikasi tidak sah berupa walkie-talkie yang digunakan oleh staf keamanannya.

Adapun Presiden Myint didakwa melanggar protokol Covid ketika berkampanye dalam pemilu November lalu.

Semakin banyak warga menyuarakan penentangan termasuk dengan cara memukul-mukul panci pada malam hari di Yangon.

Demonstrasi skala kecil juga digelar di depan universitas di Mandalay, kota terbesar kedua. Empat orang dilaporkan ditangkap.

Setidaknya 70 anggota parlemen dari NLD menolak meninggalkan wisma milik pemerintah di ibu kota, Nay Pyi Taw, dan menyatakan hal yang mereka sebut sidang parlemen baru, kata BBC Burma.

Pegawai di instansi pemerintah dan rumah sakit juga menunjukkan penentangan dengan mengenakan pita atau bahkan berhenti bekerja.

Namun muncul pula aksi tandingan oleh ribuan pendukung militer, yang di Myanmar dikenal dengan nama Tatmadaw.

Pawai tersebut diadakan di Nay Pyi Taw, dan sebagian peserta mengusung spanduk bertuliskan “Tatmadaw cinta rakyat”.