Pemerintah Percepat Penerapan SPBE Terpadu


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemerintah Percepat Penerapan SPBE Terpadu yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam Digital Government Cooperation Seminar & Final Report of the 2021 Joint Cooperation Project for Indonesia-Korea DGCC, secara virtual, Jumat (25/2).

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu dari pusat hingga ke daerah. Percepatan transformasi dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan menggandeng Ministry of Interior and Safety (MOIS) dan National Information Society Agency (NIA) Korea Selatan, melalui pembentukan Digital Government Cooperation Center (DGCC).

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan pemerintah harus mampu melakukan transformasi digital dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.

“DGCC akan memainkan peranan penting dalam mendorong perkembangan SPBE Indonesia melalui proyek kerja sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta konsultasi mengenai kebijakan terkait dan langkah-langkah teknis menuju arah yang benar dalam menerapkan SPBE,” jelasnya saat membuka kegiatan Digital Government Cooperation Seminar & Final Report of the 2021 Joint Cooperation Project for Indonesia-Korea DGCC, secara virtual, Jumat (25/2).

Dikatakan bahwa DGCC memiliki empat fokus program, yakni penyusunan peta rencana SPBE, penyusunan strategi penerapan portal layanan terpadu, penguatan penerapan arsitektur SPBE, dan program peningkatan kapasitas untuk ASN. Transformasi digital juga telah didukung tengan terbitnya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.

Menurutnya, lahirnya kebijakan Perpres SPBE untuk mengatur keterpaduan tata kelola SPBE sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel. Sementara, Perpres SDI mengatur tentang keterpaduan tata kelola data untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dibagi-pakaikan untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan nasional.

“SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik,” jelas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Director General of Digital Government Bureau MOIS Suh Bo Ram mengatakan transformasi digital tengah dilakukan oleh banyak negara terlebih dalam masa pandemi Covid-19. Negara Indonesia diakuinya merupakan salah satu negara yang transformasi digitalnya dilaksanakan secara dinamis. Banyaknya perusahaan unicorn dan start-up di Indonesia diharapkan menjadi motor penggerak untuk pengembangan pemerintahan digital di Indonesia.

Bo Ram menyampaikan bahwa pada acara Global Summit Open Government Partnership yang diadakan di Korea Selatan pada Desember 2021 lalu, Presiden Jokowi melalui pesan videonya menekankan untuk fokus  mewujudkan pemerintahan yang terpercaya. Untuk itu partisipasi masyarakat dan transformasi digital yang intensif untuk pelayanan publik sangatlah diperlukan.

Hal tersebut menunjukan komitmen Indonesia dalam pengembangan pemerintahan digital. “Pemerintah Korea Selatan akan bekerja sama secara aktif untuk membantu agar pembangunan pemerintahan digital intensif yang tengah dilaksanakan pemerintah Indonesia dapat berhasil,” katanya.

Sementara itu, Project Manager DGCC Yoon Jeong Ro menjelaskan pihaknya berfokus pada program-program yang dilaksanakan untuk membantu perkembangan SPBE Indonesia. Diantaranya seperti fokus penyusunan peta rencana SPBE yang saat ini sedang disusun pedoman penetapan peta jalan serta pengembangan skema visi SPBE. Kemudian fokus penyusunan strategi penerapan portal layanan terpadu yang tengah dilakukan analisis kebutuhan publik dan pengembangan model sasaran layanan terpadu portal untuk publik.

Untuk fokus selanjutnya penguatan penerapan arsitektur SPBE telah disusun pembentukan sistem pemanfaatan arsitektur berbasis skenario, serta pengembangan modul untuk program peningkatan kapasitas. “Dalam capacity building, program peningkatan kemampuan arsitektur dan pengembangan kemampuan digital dilaksanakan selama 6,5 jam dalam dua sesi, baik secara online maupun offline,” ucapnya. (byu/HUMAS MENPANRB)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Percepat Era Elektrifikasi Pemerintah Kasih Subsidi Pembelian Motor Listrik Rp 65 Juta


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Percepat Era Elektrifikasi Pemerintah Kasih Subsidi Pembelian Motor Listrik Rp 65 Juta yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Tempat penukaran baterai motor listrik.

Liputan6.com, Jakarta – Subsidi menjadi salah satu jalan yang disebut paling berpengaruh untuk mempercepat peralihan kendaraan konvensional ke listrik. Namun selama ini besarannya belum ditentukan oleh pemerintah.

Namun pada Selasa (29/11/2022), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut angka Rp 6,5 juta. Ini diberikan untuk sepeda motor listrik atau e-motorcycle, kategori yang dipandang lebih mudah untuk melakukan percepatan.

“Jika Anda ingin mengganti sepeda motor konvensional ke listrik, lakukan tahun depan. Anda akan mendapatkan subsidi,” ucap Luhut di sela form perbankan seperti dikutip dari laman Reuters.

Luhut sendiri tidak menjabarkan dari mana besaran Rp6,5 juta untuk subsidi motor listrik tersebut berasal dan skema apa yang dipersiapkan secara rinci. Pastinya besaran subsidi tersebut cukup memberikan kabar baik bagi industri sepeda motor listrik di Indonesia yang kini diwarnai beragam produsen dan model.

Mantan Panglima TNI tersebut juga pernah mengungkapkan tingginya emisi dapat diatasi dengan elektrifikasi di sektor transportasi. Lewat subsidi, dalam 10 tahun ke depan Indonesia berpotensi jadi negara yang mandiri menggunakan energi baru dan terbarukan.

Langkah ini bukan tanpa tantangan, beberapa di antaranya adalah bagaimana mempersiapkan industri manufaktur termasuk ekosistem kendaraan listrik yang lebih ramah dibangun bersama oleh seluruh pihak.

“Sekali lagi saya percaya dengan perkembangan teknologi yang begitu bagus dari waktu ke waktu, pasti kita bisa perbaiki. Kita harus bekerja sama universitas sebagai instiusi pendidikan dan berbagai institusi lain untuk mencari teknologi yang semakin baik,” ucap Luhut.

Sebelumnya rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik banyak diungkapkan beragam pihak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu mengungkapkan subsidi akan diberikan tahun depan untuk masyarakat yang ingin mengkonversi kendaraan konvensionalnya.

“Subsidi pembelian akan setara dengan besaran pemberian subsidi BBM. Dari perhitungan yang dibuat subsidi kepada pembeli motor dan mobil dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun setara dengan subsidi BBM selama tiga sampai empat tahun juga,” ungkap Budi.

Road Map Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengungkapkan banyaknya subsidi pemerintah yang bisa dihemat. Arifin mencontohkan berapa Pertalite untuk 30 kilometer saat ini jika dibandingkan dengan biaya pakai 1 kWh listrik yang tidak semahal BBM. Harapannya dengan adanya subsidi akan menarik masyarakat dalam membeli kendaraan listrik.

Pemerintah sendiri sudah memiliki road map pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Road map ini mengungkapkan target pada 2025 mendatang mencapai 400 ribu unit atau 25 persen dari total produksi kendaraan bermotor roda empat yang mencapai 1,6 juta unit.

Roda dua ditargetkan produksi motor listrik mencapai 1,76 juta unit. Pada 2024, pemerintah menargetkan sebanyak 1,2 juta unit adopsi sepeda listrik dan 35.000 unit mobil listrik. Guna mencapai target ini, insentif menjadi jalan keluar karena harga produk kendaraan listrik masih terbilang mahal.

Sumber: Oto.com

Infografis Cara Hindari Jeratan Pinjol Ilegal (Liputan6.com/Triyasni)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Motor listrik merupakan jenis kendaraan roda dua yang memanfaatkan energi listrik untuk bisa bergerak.

    Motor Listrik

  • Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo

    Luhut Binsar Pandjaitan

  • Mobil listrik, mobil yang digerakkan dengan motor listrik,pakai energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lain

    Kendaraan Listrik

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Belajar dari Thailand Ini Peran Penting Mobil Hybrid Percepat Elektrifikasi Otomotif


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Belajar dari Thailand Ini Peran Penting Mobil Hybrid Percepat Elektrifikasi Otomotif yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bisnis.com, JAKARTA- Posisi Indonesia terancam Thailand dalam perlombaan merebut investasi elektrifikasi otomotif. Pasar mobil listrik di “Negeri Gajah Putih” semakin meninggalkan volume penjualan di Indonesia.

Berdasarkan data Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT), penjualan mobil listrik di Thailand yang meliputi teknologi BEV, HEV, dan PHEV mencapai 41.516 unit. Jumlah itu didominasi oleh segmen Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Penjualan Volume penjualan segmen HEV di Thailand yang jauh lebih tinggi dari segmen Battery Electric Vehicle (BEV) maupun Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Penjualan mobil listrik HEV sepanjang Semester I/2022 mencapai 32.527 unit. Sedangkan, mobil listrik segmen BEV terjual sebanyak 3.042 unit dan PHEV sebanyak 5.947 unit.

Secara kumulatif, penjualan mobil listrik segmen HEV di Thailand mencapai 220.113 unit hingga semester I/2022, naik 16,4 persen secara year on year (yoy) dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya sebanyak 196.582 unit.

Saat bersamaan, jumlah kumulatif BEV sebanyak 7.173 unit, sedangkan untuk PHEV terjual lebih banyak yakni 37.075 unit. Jumlah volume penjualan BEV dan PHEV tersebut jauh tertinggal dibanding segmen HEV.

Sebagai informasi, Thailand memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang masyarakat yang memiliki kendaraan listrik. Hal itu terlihat dari jumlah stasiun pengisian daya kendaraan listrik di Thailand yang mencapai 855 titik.

Bertolak fakta demikian, pelaku industri semakin mengkhawatirkan daya tarik Indonesia sebagai salah satu hub produksi mobil ASEAN. Pasalnya, “Negeri Garuda” yang mempunyai ujung tombak model produk mobil penumpang middle-low segmen seakan dipaksa melakukan lompatan besar dengan memprioritaskan model BEV.

Sebagaimana diungkapkan Direktur Eksternal Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam, kondisi faktual industri otomotif Indonesia tidak berbeda jauh dengan Thailand. Hanya saja, dalam menghadapi era elektrifikasi, pesaing terdekat Indonesia itu menempuh rute bertahap dengan lebih dulu mempopulerkan model produk HEV.

“Terbukti di sana, berkat kehadiran HEV yang sangat besar populasinya, pasar mobil listrik bisa terdongkrak lebih besar,” ungkapnya, Rabu (19/10/2022).

Berkat banjir model HEV, ekosistem mobil listrik pun perlahan terbentuk. “Terutama soal baterai, dengan HEV yang meretas pasar bisa membentuk skala ekonomi produksi dan recycle,” katanya.

Lebih jauh, dengan kehadiran ekosistem baterai yang sudah mumpuni menciptakan skala efisiensi bagi konsumen dalam hal penggantian baterai. “Mereka sudah bisa mendapatkan baterai second grade, jadi konsumen tidak khawatir,” kata Bob.

Buat Indonesia, peran model produk HEV bisa sangat besar guna memperkuat ekosistem kendaraan listrik. “Kalau sejauh ini, perjalanan di negara lain, BEV besar melalui serapan transportasi publik dan segmen premium yang tak lagi terganggu persoalan harga yang sangat mahal,” simpulnya.

Sebaliknya, karakter pasar Indonesia masih didominasi segmen menengah dan bawah, dengan rentang harga Rp150 juta-Rp300 juta. “BEV mengakomodir kelas atas, sedangkan HEV bisa di bawahnya. Jadi seluruh kelas konsumen ikut berkontribusi mengikis emisi sesuai kebutuhan dan kemampuannya,” tukas Bob.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.