Arsip Tag: pemprov

Pemprov Jabar Sambut Baik Rencana Bandara Kertajati Jadi Bandara Premium Internasional

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemprov Jabar Sambut Baik Rencana Bandara Kertajati Jadi Bandara Premium Internasional yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Taufiq BS mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai bandara premium untuk penerbangan internasional.

Hal ini untuk mengefektifkan peran Bandara Kertajati di Majalengka sebagai bandara internasional menopang Bandara Soekarno-Hatta yang sudah melebihi kapasitas tampung.

“Ini akan sejalan dengan harapan kami mudah-mudahan,” kata Taufiq di Bandung, Kamis (28/3/2023).

Menurutnya, kebangkitan dan efektifitas Bandara Kertajati mulai terlihat seiring dengan rencana akan difungsionalkanya Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada 15 April mendatang.

Baca juga: Bandara Kertajati Jadi Bandara Premium, Ini Alasannya, Banyak Pihak yang Ingin Jadi Investor

“Ini semakin meningkatkan kebutuhan akan penerbangan dari Kertajati ke kota-kota lain,” tuturnya.

Guna menopang operasional bandara, Pemprov Jabar sendiri saat ini tengah mematangkan rencana masuknya pemegang saham baru ke BUMD PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB).

“Saat ini sedang berproses, pada prinsipnya para pemegang saham sudah sepakat, kami harap tidak terlalu lama ada kepastian tentang penempatan dana,” tuturnya.

Pemegang saham baru akan mengantongi 210.000 lembar saham baru dengan harga Rp 1,3 juta per lembar saham atau sekitar Rp 270 miliar. Dana segar ini menurut Taufiq akan dipakai untuk operasional BIJB.

“Haji sudah confirm, untuk umroh dan komersial. Biaya operasional akan menjadi prioritas. Mudah-mudahan April ini sudah terseksekusi,” ujarnya.

Sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi usai rapat bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/3/2023) memastikan Bandara Kertajati akan menjadi bandara alternatif untuk penerbangan internasional.

“Sejak awal Bapak Presiden memerintah, menugaskan kepada saya, pada Menteri Perhubungan, untuk mendukung Kertajati ini bisa menjadi satu alternatif daripada bandara internasional dan kita tahu juga bahwa Jawa Barat hanya mempunyai Bandung, (Bandara) Husein tetapi pendek. Nah, sekarang ini Kertajati dengan panjang kurang lebih 3.000 meter,” dikutip dalam rilis Sekretariat Kabinet.

Baca juga: Pesawat Kargo Terbesar di Dunia Sukses Mendarat dan Lepas Landas di Bandara Kertajati, Majalengka

Selain itu, Bandara Kertajati sedang mempersiapkan diri untuk menjadi bandara premium.

“Kertajati ini akan menjadi satu bandara yang premium, ya karena panjang landasannya sama dengan Kulon Progo, ya sedikit di bawah Soekarno-Hatta yang 3.300 (meter). Jadi pesawat terbesar angkutan kargo itu Antonov bisa berlandas,” katanya.

Diketahui jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta itu sudah mendekati sama seperti sebelum Covid-19 kurang lebih 1.100 atau 1.200 pergerakan, tetapi dengan occupancy yang lebih tinggi.

“Nah, sehingga Soekarno-Hatta itu pada titik tertentu yang maksimal. Dan, Bapak Presiden juga memerintahkan bahwa efektivitas Kertajati ini menjadi satu tambahan bagi mereka yang ke luar negeri, bagi mereka yang mengangkut barang, juga bagi mereka yang akan umroh,” tutur Budi

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pemprov DKI Heru Budi Absen Paripurna karena Sakit Kondisinya Membaik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemprov DKI Heru Budi Absen Paripurna karena Sakit Kondisinya Membaik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono absen dalam rapat paripurna DPRD kemarin. Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan saat itu kondisi Heru sedang sakit.

Mawardi menuturkan surat izin sakit telah dikirimkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Bahkan, kata dia, surat tersebut telah dibacakan oleh pimpinan DPRD itu sebelum membuka rapat.

“Pj Gubernur merasa kurang enak badan setelah acara di Halim Perdanakusuma,” kata Mawardi dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/4/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mawardi menjelaskan Heru merasa kurang fit setelah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan penyelesaian pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Caroussel Test Proyek LRT Jabodetabek di Stasiun Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin pagi.

“Dengan kondisi yang kurang fit, Pj Gubernur Heru masih berupaya melanjutkan agenda, yaitu pelantikan dan pengukuhan lima pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota Jakarta,” ujarnya.

Namun kondisi yang semakin kurang sehat membuat Heru memutuskan mengurungkan niat menghadiri rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022. Heru kemudian beristirahat di kediamannya untuk memulihkan kesehatan fisik secepatnya.

“Mengingat tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tidak bisa ditinggalkan terlalu lama,” terangnya.

Mawardi pun menuturkan, saat ini kondisi Heru telah membaik. Heru pun dapat melanjutkan aktivitasnya kembali.

“Alhamdulillah, setelah istirahat cukup, kondisi Pak Pj Gubernur hari ini sudah membaik. Dan hari ini sudah bisa bertakziah ke rumah almarhum Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengajukan interupsi saat rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur. Nova mempersoalkan Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang absen dalam rapat hari ini.

Nova merasa ‘terzalimi’ atas ketidakhadiran Heru dalam rapat sakral hari ini. Soalnya, agenda rapat hari ini adalah Penyampaian Pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap LKPJ tahun 2022. Namun kenyataannya hanya diwakilkan oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali.

“Di sini diwakili oleh Ketua DPRD kita, pimpinan, ya kan, kita merasa nih kan hari ini kok agak terzalimi kami sebagai anggota DPRD yang membacakan hanya seorang Deputi Gubernur, Deputi Pj Gubernur, bukan Pj Gubernurnya, pimpinan,” kata Nova saat menyampaikan interupsi, Jumat (31/3/2023).

Nova menyebut ini bukan pertama kalinya Heru Budi absen dalam rapat paripurna. Karena itulah dia meminta agar kejadian ini dijadikan bahan evaluasi dalam rapat berikutnya.

“Ke depannya harus dibacakan oleh Pj Gubernurnya secara resmi,” ujarnya.

Respons Pimpinan Rapat

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merespons interupsi Nova. Prasetyo menyebut Heru telah mengajukan surat izin sakit sebelum memutuskan tak menghadiri rapat hari ini.

“Langsung saya jawab Saudara Nova Paloh, ini ada surat Gubernur, mungkin Anda datangnya telat. Izin beliau sakit, kecapekan, sakitlah, ada izin suratnya,” kata Prasetyo.

Politikus PDIP itu bahkan mengaku telah membaca surat tersebut di hadapan anggota Dewan sebelum memulai rapat hari ini. Jadi Prasetyo meminta agar Nova tak mempersoalkan hal tersebut.

“Bapak terlambat sih datang paripurna. Harus disiplin paripurna datang, harus datang, saya kan bacakan tadi Pak, ucapan Bapak tolong ditarik karena beliau berizin, terima kasih,” jawabnya.

(taa/jbr)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Minta Pemprov DKI Antisipasi Polemik Pengadaan Lahan Puskesmas Glodok

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Minta Pemprov DKI Antisipasi Polemik Pengadaan Lahan Puskesmas Glodok yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) mengkaji lagi rencana pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas di Kebon Torong, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, peninjauan ulang mengenai kelayakan status lahan hingga dinamika yang terjadi pada warga sekitar perlu dilakukan. Pasalnya, ada informasi yang menyebutkan ada sebagian warga di RW 01 Kelurahan Glodok menolak rencana pembangunan tersebut.

“Karena itu kita minta BPAD untuk menyelesaikan dan memperjelas status tanahnya,” ujar Iman pada rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/3).

Meski demikian, Ia menyampaikan mengenai alternatif lain untuk pembangunan Puskesmas. Di mana Novotel yang berdiri di kawasan tersebut masih memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam bentuk penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos dan Fasum). Kendati masih harus divalidasi lebih lanjut.

“Kalau bisa ditelusuri juga apa betul pihak Novotel niat mau bangun (Puskesmas) apa tidak atau sebenarnya dia minta dibangunkan (Puskesmas). Kan beda nih,” ungkapnya. 

Anggota Komisi E DPRD DKI Ima Mahdiah pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa keberadaan Puskesmas di Kelurahan Glodok sangat mendesak. Kebutuhan itu pun sejatinya telah menjadi program prioritas sejak tahun 2019.

“Prinsipnya kami mengakomodir di daerah yang tidak ada Puskesmas ini dibangun Puskesmas. Mau lahan dimanapun kepentingan warga terakomodir,” terangnya. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, di Kecamatan Taman Sari, ada tiga Kelurahan yang tak miliki Puskesmas. Masing-masing yakni Kelurahan Glodok, Kelurahan Tangki dan Kelurahan Pinangsia. 

Dari hasil kajian, lantaran tak dilengkapi Puskesmas Kelurahan, warga Glodok kebanyakan berobat ke Puskesmas Kecamatan Taman Sari dan Puskesmas Tambora. Untuk mencapai dua Puskesmas itu, warga harus merogoh kocek transportasi hingga Rp30 ribu satu kali jalan untuk sampai di dua Puskesmas tersebut. 

“Jumlah penduduk Kecamatan Taman Sari ada lebih dari 129 ribu dan luasnya 4.36 kilometer. Tiga kelurahan itu berdekatan antara Kelurahan Pinangsia, Glodok dan Kelurahan Tangki itu ketiganya memang tidak ada Puskesmas kelurahannya. Jadi, pemilihan didirikan Puskesmas di Kelurahan Glodok mungkin itu salah satu pertimbangan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat disitu,” ungkapnya. 

Sementara itu, Plt Kasuban Aset Jakarta Barat Fitri Emawati Sutari menambahkan, status tanah yang terletak di belakang Novotel belum menjadi aset pemerintah dan belum tercatat di BPAD. Untuk itu perlu pertimbangan mendalam untuk memproyeksikan pembangunan Puskesmas dari kontribusi pengembang,

“Untuk tanah yang dibelakang Novotel Itu statusnya calon aset. Belum diserahterimakan yang merupakan kewajiban Fasos Fasum. Belum merupakan barang daerah yang tercatat. Jadi yang di Novotel itu asetnya baru tercatat di Wali Kota belum sampai di BPAD,” ungkapnya. (DDJP/bad)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.