Ini Klarifikasi Pemilik TV Kabel Soal Karyawan Yang Meninggal Tersengat Aliran Listrik


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ini Klarifikasi Pemilik TV Kabel Soal Karyawan Yang Meninggal Tersengat Aliran Listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Halik: Kami dan PLN Tidak ada Deal-Deal Kerjasama

Korban saat dilarikan ke RSUD Labuha

HALSEL, OT – Setelah disoroti sejumlah pihak, Pemilik TV kabel di Bacan, Halik menyatakan peristiwa meninggalnya salah satu karyawan TV kabel miliknya, merupakan bagian dari kelalian (resiko) kerja.

Dia juga meluruskan informasi yang beredar soal sewa tiang listrik untuk jaringan TV kabel, tidak benar.

Halik menyatakan, sejauh ini, tidak ada deal-deal atau kerjasama antara pihak TV kabel dengan pihak PLN.

Dijelaskan Halik, awalnya, dia telah memerintahkan korban untuk menunggu terlebih dahulu dan akan dikerjakan bersama-sama pada hari Rabu nanti, hanya saja korban berdalilh pekerjaan tinggal sedikit (satu jalur) sehingga korban berinisiatif untuk menyelesaikannya sendiri.

“Senin itu kami kerjakan bersama, namun belum selesai, jadi karena Selasa ada paripurna DPRD maka saya memintanya untuk menunda perkerjaan tersebut hingga Rabu nanti, baru dikerjakan bersama, namun dia beralasan bahwa tinggal sedikit jadi dia kerjakan saja, jadi ini murni kelalaian kerja,” sebut Halik.

Dia juga mengaku, pihaknya tidak memilik izin atau kesepakatan pemakaian tiang listrik PLN, namun begitu Halik yakin, pihak PLN sudah pasti mengetahuinya, karena semua jaringan TV kabel terpasang di tiang listrik PLN.

“Ini soal kebutuhan masyarakat juga, karena kami menyediakan jasa untuk masyarakat,” ujarnya.

Olehnya itu,dia berharap, tidak sepenuhnya sangsi atas peristiwa ini tidak hanya dilimpahkan kepada pihak TV kabel, karena pemasangan jaringan tersebut juga diketahui oleh pihak PLN.

“Kalau mereka tau, kenapa mereka tidak melarang dan membersihkan,”ujarnya.

Halik juga menambahkan, TV kabel yang dikelola sebelumnya sudah ada termasuk jaringan, “jadi saya beli perusaan ini, sudah terpasang, saya hanya melanjuknnya,” aku Halik.

Olehnya itu, segala urusan menyangkut dengan izin pemakaian tiang termasuk jaringan dan lainnya tidak diketahui.

“Kalau K3, perusaan saya melengkapinya, karena saya sebelum menjadi PNS, saya bekerja di PLN itu sendiri, jadi saya tau betul, berapa volt arus listrik, bahkan saya menyediakan sarung tangan penahan tegangan liatrik, hanya saja saat kejadian korban tidak menggunakannya,” sebutnya.

Dia juga mengaku, bahwa arus listrik yang dipakai dalam spirter (pembagian jalur arus listrik) tersebut menggunakan arus listrik PLN, namun tegangannya sudah diperkecil melalui pembagian arus dari spiter.

“Jadi dari studio, kita lempar frekwensi dan tegangan listrik menjadi satu, jadi kekuatan liatrik atai tegangan menjadi 95 volt,” sebutnya.

Namun lanjut Halik, dari 95 volt semakin kecil jika jalur kabel tersebut semakin jauh, karena dalam trafo studio sudah bersamaan dengan frekwensi

“Jadi kalau semakin jauh arus semakin kecil, karena sudah dengan tahanan rugi kabel, karena tahanan rugi kabel semain jauh, semakin kecil,” terangnya.

Halil menduga korban kemungkinan tersengat listrik dalam tegangan 50 volt, kerna saat mengecek tegangan listrik sudah berada di angka 50 volt.

“Maksimalkan boster itu 60 volt, jika sudah masuk 50 volt gambar tv sudah mulai buram,” terangnya.

Dengan demikian kata Halik, kejadian seperti ini sangat langka, karena tidak terjadi berulang-ulang, melainkan sangat langka. “Jadi intinya ini kelalaian kerja,” tutupnya.

 (iel)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Undang Pihak Terkait Cari Solusi Eks Karyawan PT BLJ


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Undang Pihak Terkait Cari Solusi Eks Karyawan PT BLJ yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Dalam rangka mencari solusi terkait eks karyawan PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang pesangonnya sampai saat ini belum terpenuhi, DPRD Bengkalis mengundang pihak terkait dalam rapat dengar pendapat.

Rapat yang dipimpin Wakil ketua DPRD Sofyan mengatakan, diskusi ini menghadirkan komisi-komisi DPRD Bengkalis, kuasa hukum, Eks karyawan PT BLJ, serta Kepala BPKAD, Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Kabupaten Bengkalis.


“Intinya mereka kembali mempertanyakan bagaimana realisasi putusan Pengadilan Pekanbaru yang inkrah terkait kewajiban PT BLJ yang sampai sekarang belum membayarkan pesangon eks karyawannya. Tentunya kita menyambut dan menerima aspirasi ini dengan berdiskusi bersama para stakeholder terkait,”  terangnya.

Pada rapat tersebut sudah didengarkan pendapat dari berbagai pihak. Pada prinsipnya niat DPRD dan Pemda untuk membantu mereka dan menemukan solusi konkrit sudah ada.

Jelasnya lagi, sempat pada tahun 2019 mencoba menganggarkan Rp12 miliar tetapi terbentur dengan regulasi terkait kewenangan, bahwa pemerintah daerah tidak boleh memberikan bantuan atau pesangon secara langsung kepada eks karyawan, karena PT BLJ merupakan perusahaan yang terpisah dari pemerintah daerah.

“Solusi yang kami tawarkan tadi adalah bagaimana perusahaan menjual aset mereka yang secara hukum sah untuk dijual kepada pihak ketiga dan itu juga masih terbentur aturan yang berlaku. Yang kedua PT BLJ melakukan upaya mencicil walaupun tidak sebesar yang mereka harapkan,” ungkap Sofyan.


Tentunya ini menjadi atensi bersama antara pihak legislatif dan eksekutif serta kuasa hukum eks karyawan. Ke depan akan dilakukan perincian secara khusus atau pendekatan personal kepada pemerintah daerah terkait pembelaan kepada eks karyawan PT BLJ ini.

Selanjutnya, Ketua Komisi I Febriza Luwu menerangkan, bahwa untuk membayarkan pesangon eks karyawan PT BLJ adalah dengan menjual aset yang dimiliki PT BLJ, karena regulasi untuk dianggarkan melalui APBD tidak dibenarkan. Melalui DPRD sudah pernah memberikan solusi dengan menganggarkan untuk pembayaran pesangan eks Karyawan PT BLJ tersebut namun terbentur dengan masalah regulasi.

Di sisi lain, Ketua Komisi II H Adri memberikan apresiasi terhadap komitmen PT BLJ untuk mengangsur pembayaran pesangon. Tetapi harus ada upaya kapan titik balik perusahaan akan berbenah.

“Rekomendasi dari DPRD bagaimana PT BLJ dapat disehatkan dan melakukan restrukturisasi manajemen dan kemudian membuat bisnis plan baru. Setelah terbangun kembali keuangan perusahaan, baru pesangon eks karyawan dapat dibayarkan,” tutur H Adri.(ifr/ksm)

Editor: Rinaldi

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.