Sempat Tak Hadiri Rapat Paripurna di DPRD DKI karena Sakit Kini Heru Sudah Membaik


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sempat Tak Hadiri Rapat Paripurna di DPRD DKI karena Sakit Kini Heru Sudah Membaik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono tak hadir dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI karena sakit. Foto: MPI/Dok

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak hadir dalam Rapat ParipurnaLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD DKI , Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 31 Maret 2023. Pasalnya, Heru Budi tengah dalam keadaan sakit.

KepalaBiro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, telah menyampaikan surat izin sakit kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan telah dibacakan oleh Pimpinan DPRD tersebut saat Rapat Paripurna dibuka. Iamenambahkan, Heru merasa kurang fit setelah mendampingi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan penyelesaian pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Caroussel Test Proyek LRT Jabodetabek di Stasiun Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat 31 Maret 2023.

“Pj Gubernur merasa kurang enak badan setelah acara di Halim Perdanakusumah. Dengan kondisi yang kurang fit, Pj Gubernur Heru masih berupaya melanjutkan agenda, yaitu pelantikan dan pengukuhan lima pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota Jakarta,” kata Mawardi dalam keterangannya, Sabtu (1/4/2023).

Mawardi mengatakan, kondisi saat itu semakin kurang sehat sehingga Heru memutuskan izin tidak menghadiriagenda Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022 dan istirahat di kediamannya untuk memulihkan kesehatan fisik secepatnya.

“Mengingat, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tidak bisa ditinggalkan terlalu lama,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mawardi menyebut kondisi Heru kian membaik dan sudah dapat melanjutkan aktivitas sebagai orang nomor satu di Jakarta. Setelaj istirahat, kata dia, kini kondisi Heu sudah mulai membaik.

“Alhamdulillah, setelah istirahat cukup, kondisi Pak Pj Gubernur hari ini sudah membaik. Dan hari ini sudah bisa takziah ke rumah Almarhum Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar,” tuturnya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ketua DPRD Hadiri Musrenbangwil Di Batang Bersama Walikota Dan Jajarannya


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua DPRD Hadiri Musrenbangwil Di Batang Bersama Walikota Dan Jajarannya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Kota Tegal- Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST hadiri acara Musrenbangwil tingkat Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (15/3/2023) siang.

Kusnendro hadir bersama Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, Pj Sekda Kota Tegal, bersama jajaran OPD terkait.

Menurut Kusnendro, sejumlah kegiatan diusulkan oleh Pemkot Tegal dalam Musrenbangwil itu, diantaranya pembangunan Polder Blok Jongor Gajahmada Hilir.

Selain itu, lanjut Kusnendro, penanganan saluran siwatu dan revitalisasi pasar Sumurpanggang menjadi prioritas dalam mewujudkan peningkatan pengembangan daerah Jawa Tengah.

Kusnendro mengatakan, giat Musrenbangwil itu mengusung tema “Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Sementara, dalam pidatonya, Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono menyampaikan harapannya agar semua usulan prioritas Pemkot Tegal dapat diakomodir dan direalisasi.

“Besar harapan kami Bapak Gubernur untuk mewujudkan usulan prioritas Kota Tegal demi kepentingan masyarakat,” ujar Dedy Yon dalam forum tersebut.

Dedy Yon, juga menyampaikan capaian-capaian Pemkot Tegal selama tahun 2022, diantaranya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal.

Menurut Dedy Yon, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal menunjukkan peningkatan perekonomian masyarakat yaitu 5,6 persen, angka tersebut melebihi target RKPD tahun 2022.

“Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang terus tumbuh positif pada Tahun 2022 sebesar 76,15 point,” ujar Dedy Yon.

Lebih jauh Dedy Yon memaparkan, Pemkot Tegal juga berhasil dalam menekan angka pengangguran terbuka menjadi 6,68 persen dengan menerapkan 3 strategi utama yaitu Penasaranan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain itu Pemkot Tegal juga fokus dalam upaya pencapaian target nasional penurunan prevalensi stunting hinggal 14 persen di tahun 2024.

Menanggapi usulan Pemkot Tegal dan usulan dari kabupaten/kota di wilayah Petanglong dan Bergasmalang, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam sesi Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota yaitu untuk membuka ruang sebanyak-banyaknya agar publik tahu bahwa insfrastruktur masih menjadi isu paling seksi dalam menghadapi situasi kritis global, pengendalian tata ruang, jumlah penduduk, dan kepentingan ekonomi.

“Musyawarah ini menjadi bagian yang musti kita dorong, stunting, kemiskinan ekstrim, persoalan anak – anak, persoalan perempuan, disabilitas,” ungkap Ganjar dalam dialog bersama tersebut. (Riyanto)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Hadiri RDP DPR Bawaslu Jelaskan Putusan Pelanggaran Administrasi yang Diajukan Partai Prima


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Hadiri RDP DPR Bawaslu Jelaskan Putusan Pelanggaran Administrasi yang Diajukan Partai Prima yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memberikan penjelasan mengenai alur dan kronologis putusan sidang penanganan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Dalam putusan yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan Partai Prima tersebut, Bawaslu mencoba memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum yang ada dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu Totok Hariyono secara bergantian menjelaskan kronologis sidang penanganan pelanggaran yang diajukan Partai Prima tersebut. Menurut Bagja, Bawaslu menghormati keinginan Komisi II DPR RI untuk meminta penjelasan.

“Kami menghormati dan mencoba menjelaskan prosesnya dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada,”katanya setelah RDP berlangsung di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Dalam RDP yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tandjung kali ini mendengarkan keterangan dari Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri mengenai putusan atas permohonan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 tersebut. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku setelah mengeluarkan surat keputusan (SK) guna menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut.

Dalam RDP ini hadir pula tugas Anggota Bawaslu lainnya yakni Puadi, Lolly Suhenty, dan Herwyn JH Malonda didampingi sejumlah pejabat Bawaslu. RDP pun ditunda hingga pekan depan setelah beberapa anggota dewan memberikan pertanyaan. “Kita skors rapat ini sampai rapat pekan depan untuk mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bawaslu dan pihak lainnya,” sebut Ahmad Doli.

Setelah rapat, Bagja yang diwawancarai sejumlah awak media menjelaskan, Bawaslu dalam putusan ini tetap mempertimbangkan tahapan pemilu berlangsung dan tidak mengorbankan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. “Sekarang kan tahapannya sosialisasi dan verifikasi untuk (bakal calon) anggota DPD RI, jadi hal ini sudah diperhitungkan agar tak jadi permasalahan ke depan, dan mengganggu tahapan pemilu,” tuturnya.

Dia menyatakan, ada dua putusan mengenai Partai Prima yang berbeda yuridiksi atau tata cara penyelesaiannya, yakni menggunakan jalur penyelesaian sengketa dan jalur penanganan pelanggaran administrasi pemilu. “Ini putusannya beda. Pertama pada November lalu putusan penyelesaian sengketa, sementara ini putusan pelanggaran administrasi pemilu,” sebutnya.

Dalam putusan penyelesaian sengketa, lanjut dia, Bawaslu tidak menolak, melainkan mengabulkan sebagian. “Ini perlu diluruskan yang pertama tidak menolak. Dan kedua ini dari putusan pelanggaran administrasi juga tidak mengabulkan sebagian, melainkan perbaikan administrasi sesuai PKPU. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Insya Allah akan disampaikan kepada Komisi II DPR (dalam RDP) pada Senin mendatang,” jelas dia.

Fotografer: Tumpal Simanjuntak

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Diprotes NasDem Tak Hadiri Rapat Paripurna DPRD Pj Gubernur Heru Akui Sakit


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Diprotes NasDem Tak Hadiri Rapat Paripurna DPRD Pj Gubernur Heru Akui Sakit yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA – Cecaran datang dari anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harian Paloh dalam rapat paripurna DPRD DKI pada Jumat, 31 Maret. Musababnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tidak hadir dalam rapat agenda pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI tahun 2022 itu.

Semestinya Heru membacakan LKPJ di hadapan para anggota dewan dalam rapat tersebut. Namun, Heru absen dan kehadirannya diwakilkan oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali.

Pemprov DKI memberi klarifikasi. Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI Jakarta Muhammad Mawardi menuturkan saat itu Heru mendadak mengalami sakit.

“Pj Gubernur Heru menyampaikan surat izin sakit kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan telah dibacakan oleh Pimpinan DPRD tersebut saat rapat paripurna dibuka,” kata Mawardi dalam keterangannya, Sabtu, 1 April.

Jumat pagi lalu, Heru memang menghadiri agenda peresmian penyelesaian pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Caroussel Test Proyek LRT Jabodebek di Stasiun Halim Perdanakusuma menuju Stasiun Dukuh Atas, mendampingi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Usai agenda tersebut dan kembali ke Balai Kota DKI, Heru mulai merasa sakit. Namun, ia sempat melanjutkan agenda pelantikan dan pengukuhan lima pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota Jakarta, sebelum rapat paripurna digelar.

Merasa kondisi semakin kurang sehat, lanjut Mawardi, Heru memutuskan izin tidak hadir dalam rapat paripurna dan memutuskan untuk istirahat di kediamannya dengan tujuan memulihkan kesehatan fisik secepatnya.

“Alhamdulillah, setelah istirahat cukup, kondisi Pak Pj Gubernur hari ini sudah membaik,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Nova Harivan Paloh melontarkan interupsi dalam rapat paripurna pembacaan LKPJ yang tidak dihadiri Heru. Nova mengaku tidak terima karena Heru tak datang dan diwakilkan anak buahnya.

“Di sini diwakili oleh Ketua DPRD kita, ya kan. Kita merasa hari ini kok agak terzalimi, kami sebagai anggota DPRD, yang membacakan hanya seorang Deputi Pj Gubernur, bukan Pj gubernurnya,” ucap Nova dalam rapat paripurna.

Nova memandang, rapat paripurna merupakan kegiatan penting dan sakral yang semestinya dihadiri oleh kepala daerah. Apalagi, rapat paripurna pada Jumat lalu mengagendakan pembacaan LKPJ Gubernur DKI.

“Secara legitimasi kan sudah jelas, kita, anggota DPRD ini kan keterwakilan dari warga Jakarta. Nah, Pj Gubernur ini sebagai simbol yang ada untuk roda pemerintahan di DKI ini harus mewakili, kan. Kalau beliau sakit, kan rapat bisa ditunda dulu sampai beliau sembuh,” ungkap Nova usai rapat.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bupati dan Wabup Sampang Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penyampaian LKPJ dan Pengesahan Raperda Inisiatif


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bupati dan Wabup Sampang Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penyampaian LKPJ dan Pengesahan Raperda Inisiatif yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bupati didampingi Wabup Sampang saat Rapat Paripurna DPRD Sampang.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SAMPANG – Bupati H. Slamet Junaidi dengan Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat menghadiri Rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang dengan beberapa agenda, Selasa (28/3/2023).

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Forkopimda Sampang, Ketua DPRD Sampang Fadol, Sekdakab Sampang H. Yuliadi Setiyawan, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sampang.

Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan bahwa rapat paripurna dalam kesempatan tersebut ada beberapa agenda diantaranya nota penjelasan Bupati terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2022 kemudian pengesahan dua Raperda inisiatif dan pengumuman nama anggota pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022.

“Nanti setelah LKPJ disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dahulu, sebelum memperoleh kesepakatan dan DPRD akan membuat tim khusus yang bertugas membahas LKPJ yang akan bekerja setelah terbentuk,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan agenda konstitusional tahunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“LKPJ merupakan ringkasan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Melalui fungsi pengawasan DPRD kepada Kepala Daerah nantinya akan dihasilkan berupa catatan-catatan strategis dalam keputusan DPRD untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2022 menurutnya telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dengan Visi “Sampang Hebat Bermartabat”.

Bupati yang akrab disapa Aba Idi tersebut mengucapkan terimakasih kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Sampang yang mendukung program Kabupaten Sampang. selalu mendukung program pemerintah Kabupaten Sampang.

“Terimakasih kepada segenap anggota DPRD yang senantiasa mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sampang,” ungkapnya.

“Berharap proses pembangunan yang sudah dilaksanakan dapat mewujudkan Visi Misi Daerah yakni bersama menuju Sampang Hebat Bermartabat,” pungkasnya. (dhe)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.