Liputan6.com, Jakarta – Beberapa pusat perbelanjaan saat ini sepi dan ditinggal pembeli. Pusat perbelanjaan tersebut terutama yang berisikan produk-produk UMKM. Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) pun buka suara mengenai hal tersebut.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menyampaikan, faktor utama penyebab maraknya UMKM terutama di sektor kuliner gulung tikar lantaran kebijakan work from home (WFH) akibat pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kunjungan karyawan ke pusat perbelanjaan.

“Kalau soal UMKM kantin karyawan yang banyak tutup itu lebih diakibatkan WFH ya,” ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Padahal, lanjut Edy, mayoritas pelanggan UMKM sektor kuliner di pusat perbelanjaan adalah pegawai kantoran. Sehingga, tak sedikit pelaku UMKM yang memutuskan untuk menutup bisnisnya untuk sementara waktu maupun permanen.

“Jadi, penutupan bisnis ini lebih disebabkan pelanggan utama yang didominasi karyawan tidak lagi makan di kantin karyawan mal,” tekannya.

Selain itu, kenaikan harga pangan imbas lonjakan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu juga ikut menekan daya beli masyarakat. Alhasil, tak sedikit karyawan kantoran yang memilih untuk membawa bekal dari rumah ketimbang jajan di mal.

“Ada juga ya faktor daya beli,” tekannya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini untuk membantu kelangsungan bisnis UMKM di sektor kuliner.

“Harapannya itu ya, sebisa mungkin pemerintah segera mengembalikan daya beli masyarakat melalui harga pangan yang murah,” pungkasnya.

Menko Bidang perekonomian Airlangga Hartarto ungkap penyederhanaan izin UMKM. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan UMKM merupakan komponen utama ekonomi. Sebab, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, baik secara nasional maupun global.

“Di Indonesia, UMKM mewakili 99 persen bisnis dan menyumbang lebih dari 96 persen lapangan kerja serta 60 persen dari PDB kita. Meskipun mampu bertahan dari krisis, UMKM salah satu segmen yang terpukul keras oleh pandemi covid-19,” kata Menkeu dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 GPFI: Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Berkelanjutan & Inklusif Ekonomi Perempuan, Pemuda, dan UMKM, Selasa (4/10/2022).

Ketika pandemi, kata Menkeu, mayoritas UMKM mengecilkan skala usahanya guna bertahan selama pandemi. Disisi lain, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut, saat ini digitalisasi dan UMKM merupakan dua hal yang tak terpisahkan, terutama dalam hal keuangan sebagai hub.

Digitalisasi berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, dimana orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, di mana pun mereka berada bisa mengakses keuangan melalui digitalisasi.

“Mereka dapat menggunakan Layanan Keuangan digital untuk melakukan transaksi keuangan mereka, digitalisasi serta biaya transaksi yang lebih rendah, yang tentunya menguntungkan kelompok rentan ini,” ujar Sri Mulyani.

Tercatat setidaknya ada enam aspek ekosistem UMKM, pertama yaitu kebijakan; kedua, keuangan; ketiga, pasar; keempat, moda; kelima, dukungan; keenam, budaya.

Menurutnya, keenam aspek ini memiliki aturan potensi dan peran penting guna dimanfaatkan sepenuhnya, agar upaya pemberdayaan UMKM berjalan optimal, terutama dalam aspek keuangan yang merupakan salah satu tantangan utama dalam mengembangkan UMKM, yaitu akses pembiayaan.

“Pemerintah juga telah menerapkan digitalisasi. Kami menyediakan dan memperkenalkan pembayaran digital, pembukuan, atau pencatatan digital, dan pemasaran digital dan memerintahkan dukungan UMKM dan dalam rangka pemberdayaan, ini juga sangat penting,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi UMKM, tercatat hingga Juni 2022 sebanyak 19,5 juta UMKM telah tergabung dalam ekosistem digital. Pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM bisa tergabung dalam ekosistem digital.

“Target kami untuk 2024 adalah memiliki 30 juta UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital,” uajrnya.

Sebab, digitalisasi juga memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia telah membuat kemajuan pada tahun 2021, tercatat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 82,6 persen.

“Tetapi kami menargetkan lebih tinggi pada tahun 2024 untuk mencapai 90 persen untuk inklusi keuangan. Dan digitalisasi adalah komponen kunci bagi kami untuk mencapai Target itu,” ujarnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.