Pemprov DKI Heru Budi Absen Paripurna karena Sakit Kondisinya Membaik


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemprov DKI Heru Budi Absen Paripurna karena Sakit Kondisinya Membaik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono absen dalam rapat paripurna DPRD kemarin. Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan saat itu kondisi Heru sedang sakit.

Mawardi menuturkan surat izin sakit telah dikirimkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Bahkan, kata dia, surat tersebut telah dibacakan oleh pimpinan DPRD itu sebelum membuka rapat.

“Pj Gubernur merasa kurang enak badan setelah acara di Halim Perdanakusuma,” kata Mawardi dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/4/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mawardi menjelaskan Heru merasa kurang fit setelah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan penyelesaian pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Caroussel Test Proyek LRT Jabodetabek di Stasiun Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin pagi.

“Dengan kondisi yang kurang fit, Pj Gubernur Heru masih berupaya melanjutkan agenda, yaitu pelantikan dan pengukuhan lima pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI di Balai Kota Jakarta,” ujarnya.

Namun kondisi yang semakin kurang sehat membuat Heru memutuskan mengurungkan niat menghadiri rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022. Heru kemudian beristirahat di kediamannya untuk memulihkan kesehatan fisik secepatnya.

“Mengingat tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tidak bisa ditinggalkan terlalu lama,” terangnya.

Mawardi pun menuturkan, saat ini kondisi Heru telah membaik. Heru pun dapat melanjutkan aktivitasnya kembali.

“Alhamdulillah, setelah istirahat cukup, kondisi Pak Pj Gubernur hari ini sudah membaik. Dan hari ini sudah bisa bertakziah ke rumah almarhum Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengajukan interupsi saat rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur. Nova mempersoalkan Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang absen dalam rapat hari ini.

Nova merasa ‘terzalimi’ atas ketidakhadiran Heru dalam rapat sakral hari ini. Soalnya, agenda rapat hari ini adalah Penyampaian Pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap LKPJ tahun 2022. Namun kenyataannya hanya diwakilkan oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali.

“Di sini diwakili oleh Ketua DPRD kita, pimpinan, ya kan, kita merasa nih kan hari ini kok agak terzalimi kami sebagai anggota DPRD yang membacakan hanya seorang Deputi Gubernur, Deputi Pj Gubernur, bukan Pj Gubernurnya, pimpinan,” kata Nova saat menyampaikan interupsi, Jumat (31/3/2023).

Nova menyebut ini bukan pertama kalinya Heru Budi absen dalam rapat paripurna. Karena itulah dia meminta agar kejadian ini dijadikan bahan evaluasi dalam rapat berikutnya.

“Ke depannya harus dibacakan oleh Pj Gubernurnya secara resmi,” ujarnya.

Respons Pimpinan Rapat

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merespons interupsi Nova. Prasetyo menyebut Heru telah mengajukan surat izin sakit sebelum memutuskan tak menghadiri rapat hari ini.

“Langsung saya jawab Saudara Nova Paloh, ini ada surat Gubernur, mungkin Anda datangnya telat. Izin beliau sakit, kecapekan, sakitlah, ada izin suratnya,” kata Prasetyo.

Politikus PDIP itu bahkan mengaku telah membaca surat tersebut di hadapan anggota Dewan sebelum memulai rapat hari ini. Jadi Prasetyo meminta agar Nova tak mempersoalkan hal tersebut.

“Bapak terlambat sih datang paripurna. Harus disiplin paripurna datang, harus datang, saya kan bacakan tadi Pak, ucapan Bapak tolong ditarik karena beliau berizin, terima kasih,” jawabnya.

(taa/jbr)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Geisz Bela Anies yang Disinggung Absen Rapat Paripurna tapi Tak Diprotes


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Geisz Bela Anies yang Disinggung Absen Rapat Paripurna tapi Tak Diprotes yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

PDIP menyinggung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang beberapa kali absen rapat paripurna DPRD namun tak diprotes NasDem. Produser Jakarta Melayu Festival, Geisz Chalifa, membela Anies.

Nama Anies mencuat saat NasDem melakukan protes karena Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono absen dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur bersama DPRD DKI.

“DPRD DKI memang sukanya dipermalukan, rapat LKPJ yang mewakili bukan Sekda, bukan Asisten Perekonomian, tapi yang mewakili Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata,” kata Geisz kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia mulanya menyoroti kritik yang dilontarkan oleh PDIP terhadap Anies. Geisz, yang juga pendukung Anies, menyebut PDIP saat ini hanya mencari kesalahan Anies selama memimpin Kota Jakarta.

“Tapi kata PDIP: Anies juga suka tak hadir dalam rapat paripurna. Selalunya Anies yang dijadikan alasan atau kecaman dalam segala hal. Inti sesungguhnya adalah PDIP sedang berkolusi dengan Pj Gubernur,” ujarnya.

Geisz menilai semestinya Heru Budi diwakili Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam menghadiri rapat paripurna. Karena itulah, dia menilai ada kecenderungan PDIP membela Heru Budi.

“Sebenarnya itu biasa saja diwakilkan, yang tak biasa adalah sikap PDIP. Cenderung membela Pj dalam hal apa pun dan dalam pembelaannya selalu membawa nama Anies. Itu kelakuan anggota DPRD PDIP, bodoh ya begitu,” jelasnya.

“Bahwa yang mewakili Pj memang bukan urutan yang sepantasnya memang layak dipertanyakan kenapa bukan Sekda atau Asisten Perekonomian yang mewakili,” sambungnya.

Geisz menganggap PDIP sedang mempermalukan partainya sendiri maupun DPRD DKI. Sementara itu, menurutnya, Anies selalu menjaga martabat DPRD DKI.

“Di masa Ahok mereka dikatakan ‘rampok’, ‘maling’, ‘nenek lu!’. Baru di masa Anies mereka dimartabatkan, tapi mungkin karena mental budak memang mental budak, jadi sukanya dihinakan,” ujarnya.

NasDem Protes Heru Budi Absen Rapat

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengajukan interupsi saat rapat paripurna terkait LKPJ Gubernur. Nova protes Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang absen dalam rapat.

Nova merasa ‘terzalimi’ atas ketidakhadiran Heru dalam rapat sakral hari ini. Sebab, menurutnya, agenda rapat hari ini adalah penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap LKPJ tahun 2022. Namun, Heru diwakili Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata, Marullah Matali.

“Di sini diwakili oleh Ketua DPRD kita pimpinan, ya kan, kita merasa nih kan hari ini kok agak terzalimi kami sebagai anggota DPRD yang membacakan hanya seorang Deputi Gubernur, Deputi Pj Gubernur, bukan Pj Gubernurnya, pimpinan,” kata Nova saat menyampaikan interupsi, Jumat (31/3).

PDIP Singgung Sikap NasDem ke Anies

PDIP menganggap NasDem berlebihan. PDIP menyinggung Anies yang juga pernah absen rapat bersama DPRD DKI.

“Saya kira berlebihan. Kenapa Anies bertahun-tahun mereka nggak protes? Sedangkan Gubernur sakit dia protes. Berlebihan itu,” kata anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gilbert Simanjuntak, kepada wartawan, Sabtu (1/4).

Gilbert mengakui semestinya Heru hadir dalam rapat paripurna LKPJ Gubernur. Namun Heru telah mengirimkan surat izin sakit kepada pimpinan rapat sehingga tak perlu dipermasalahkan.

“LKPJ karena itu laporan dia harusnya dia yang hadir. Tapi dia kan menyadari bahwa itu mesti berjalan, dia bikin surat izin, masa nggak diterima?” ujarnya.

Anggota Komisi B itu kemudian menyinggung gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, beberapa kali absen dalam rapat paripurna. Saat itu, kata dia, Anies tak berkirim surat ke DPRD dan langsung digantikan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

“Menjadi berlebihan NasDem membuat ini semacam framing seakan-akan gubernurnya tidak lebih baik dari Anies, yang benar tuh dia bikin laporan. Anies dulu memangnya pernah bikin surat izin nggak bisa (hadir)? Nggak ada. Wagub aja langsung datang,” jelasnya.

Simak juga Video: AHY Sebut Koalisi Perubahan Sepakat Cawapres Ditentukan oleh Anies

[Gambas:Video 20detik]

(taa/jbr)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Alasan Sri Mulyani Absen Rapat DPRMahfud soal Transaksi Janggal Rp 349 T


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Alasan Sri Mulyani Absen Rapat DPRMahfud soal Transaksi Janggal Rp 349 T yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI. Padahal rapat tersebut membahas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rapat tersebut hanya dihadiri oleh Menkopolhukam Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, beserta jajaran Kabareskrim Polri Agus Andrianto dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Dalam pembukaan rapat, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyayangkan ketidakhadiran Sri Mulyani. Padahal ini forum yang paling tepat untuk mengklarifikasi spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pencucian uang Rp 349 triliun di Kemenkeu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bu Sri Mulyani nggak ada ini, kurang menarik ini,” kata Sahroni di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Terkait alasan ketidakhadiran, Wakil Ketua Komisi III Fraksi Golkar Adies Kadir menyebut Sri Mulyani sedang memimpin rapat ekonomi dengan Menteri Keuangan se-ASEAN di Bali. Acara tersebut merupakan tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan.

“Kebetulan di komite (Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU) ini beliau hanya anggota. Manakala nanti dibutuhkan kehadiran anggota TPPU dalam hal ini Sri Mulyani, kita bisa melaksanakan rapat lengkap kembali,” ucap Adies.

Alasan itu juga disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo. Sri Mulyani sedang berada di Bali untuk menghadiri rangkaian acara ASEAN yakni pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

“Kebetulan Ibu Menteri Keuangan sedang di Bali acara ASEAN Chairmanship, ada pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral,” jelas Yustinus dihubungi terpisah.

Sebagai informasi, Komisi III DPR RI hari ini melaksanakan RDPU bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk membahas tentang Laporan Hasil Analisa (LHA) tentang permasalahan di Kemenkeu.

(aid/das)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.