Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPR soal KRL Bekas Jepang Kalau Kita Tidak Impor Apa Kita Chaos yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty mempertanyakan urgensi keinginan PT KAI untuk impor kereta bekas dari Jepang. Evita mempertanyakan kondisi chaos atau kekacauan jika tidak melakukan impor.

“Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak impor ini barang apakah kita chaos,” ujar Evita dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI, Senin (27/3/2023).

Menurut Evita, kondisi penumpang chaos di kereta hanya terjadi pada momen-momen tertentu, seperti Lebaran dan tahun baru. Sedangkan saat ini menurutnya kondisi chaos tidak terjadi.

“Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru, kita biasanya chaos itu kan di Lebaran, ini kan sudah lewat semua ke-chaos-an kita, apakah ini suatu urgensi kalau kita tidak impor chaos? Nah itu juga menjadi pertanyaan bagi saya,” tuturnya.

Evita menilai keinginan untuk impor kereta bekas berasal dari gagalnya PT KAI dalam melakukan perencanaan. Terlebih, menurutnya, alasan untuk impor kereta bekas bukan merupakan alasan baru.

“Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan, kalau bapak benar perencanaan bapak tidak akan terjadi hal ini, bapak itu kan seharusnya udah tahu nih berapa jumlah kereta yang bapak miliki berapa yang sudah tua, sudah tidak bisa dipakai lagi berapa jumlah kenaikan penumpang ini kan bukan data yang tiba-tiba. Ini bapak sudah miliki dan harusnya jadi tolok ukur buat bapak dalam membuat penyelenggaraan,” ujarnya.

“Kalau saya buka lagi, alasan impor kereta bekas ini itu sama aja, INKA-nya belum mampu, jadi dengan alasan yang sama itu dilakukan bukan alasan baru,” sambungnya.

Ia lantas menyarankan agar PT KAI melakukan audit eksternal secara menyeluruh. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan secara pasti.

“Harus dilakukan audit, bapak sudah lakukan audit bapak sudah paparkan, tapi supaya fair itu bukan audit internal tapi audit eksternal. Kebutuhannya berapa sih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ini harus ada sehingga langkah-langkah yang tadi bapak sampaikan akan diputuskan itu menjadi mempunyai tolok ukur yang jelas,” tuturnya.

Lihat juga Video: Asyik! Kemenhub Tambah 56 KA untuk Mudik Lebaran 2023

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/imk)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.